Posyantek Coblong Jitu Berinovasi: Bentuk Advokasi KM ITB terhadap Penyerapan Anggaran DP3APM Kota Bandung

Poin ke-3 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi bukan semata-mata mencetak pelajar untuk mempersiapkan diri di lingkungan kerja ataupun bibit cendekiawan dalam pengembangan teknologi anak bangsa. Lebih dari itu, di setiap pundak mahasiswa ada beban harapan masyarakat itu sendiri akan nasib mereka dan anak cucunya di masa mendatang. Buktinya, persentase pelajar yang meneruskan ke pendidikan tinggi sangat terbatas. Memang, kapasitas menjadi hal utama, namun itu juga dapat menggambarkan bahwa perguruan tinggi merupakan wadah pencetak agen perubahan bangsa, salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat yang tertulis pada tri dharma perguruan tinggi.

Banyak keluhan tentang birokrasi bangsa kita yang njelimet baik di administrasi kependudukan misalnya sampai bidang teknologi yang terkesan mengekang inovasi anak bangsa. Mungkin anda jengkel ketika dokter Warsito Purwo Taruno lewat temuan alat terapi kangkernya yang berhadapan dengan retorika Kementerian Kesehatan beberapa tahun lalu. Ujungnya ? Karya beliau lebih diapresiasi oleh Jepang seperti pada lini masa FB beliau.

Sebenarnya permasalahannya ngga begitu banyak namun cukup kompleks untuk diselesaikan, yaitu tumpang tindihnya peraturan yang sebenarnya tidak perlu sehingga pemerintahan sekarang berusaha untuk merampingkan kebijakan-kebijakan tersebut. Terlebih, otonomi daerah membantu manuver bangsa dalam bergerak melalui daerahnya masing-masing namun ternyata di daerah pun masih ada permasalahan serupa.

Terlepas dari permasalahan di atas dan masih banyak permasalahan lainnya, saya lebih memilih diam dibandingkan nyinyir keadaan sekarang termasuk ketika saya membaca opini pegawai/operator di salah satu kilang Pertamina yang curhat kalau perusahaannya bakal digadaikan ke Saudi Aramco lewat join venture yang akan dilakukan tahun 2019. Khusnudzon sedikit saja lah, percayakan kepada orang-orang yang sedang bekerja, sambil diawasi dan bikin langkah taktis. Ya karena ngebacot di sosmed ngga akan merubah keadaan, yang ada malah menguras tenaga sendiri apalagi pakai opini dengan kajian abal-abal dan miskin data.

Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kehidupan akademik dan kemahasiswaan misalnya himpunan, tentu tidak lepas dari pengabdian masyarakatat (pengmas). Minimal ketika kita terikat dengan himpunan, pasti akan dikenalkan dengan program kerja yang berhubungan dengan masyarakat. Ya ngga beda jauh dengan yang akan saya jabarkan di artikel ini, namun dengan permasalahan yang mungkin tidak terpikirkan dalam mengurus pengmas tadi.

Posyantek Coblong Jitu Berinovasi

Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) merupakan salah satu Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di bawah DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Bandung yang telah berjalan lebih dari lima tahun. Intinya, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, salah satunya melalui program ini yang bisa saja berbeda untuk tiap daerah. Setiap program-program pemerintah daerah tentu memerlukan dukungan dana yang dapat berasal dari APBD atau sumber dana lainnya misalnya CSR. Namun sangat disayangkan ketika dana tersebut terkesan mubazir melalui program-program satu arah dari pemerintah itu sendiri. Masalahnya bertingkat, mulai tingkat RT hingga kelurahan yang terkadang kurang bersinergi sehingga pengambilan keputusan pun menjadi blunder. Untuk itu hadirlah mahasiswa sebagai jembatan di antaranya.

Permasalahannya jelas, pemerintah lewat stakeholder di kecamatannya kurang jitu dalam pemilihan teknologi terutama dalam penyerapan anggaran. Bayangkan, mereka belanja alat tepat guna terlebih dahulu baru mencari pasarnya. Pasar yang dimaksud di sini yaitu warga yang mampu menggunakan alat tersebut untuk kesehariannya. Motifnya sih jelas, menambah lapangan pekerjaan namun terkesan memaksa ketika komunikasi hanya berjalan satu arah dan yang ada masyarakat tersebut mengeluh karena tidak sesuai dengan potensi yang ia miliki.

Misalnya, DP3APM yang memiliki produk pembuat popcorn, filter air dan beberapa alat tepat guna lainnya. Gambling ngga sih ketika seorang pedagang berbelanja alat terlebih dahulu baru mencari pasar ? Permasalahan inilah yang dicoba diselesaikan oleh DP3APM melalui kolaborasi dengan mahasiswa melalui KM (Keluarga Mahasiswa) ITB

Menuju Kampung Coblong Jitu Berinovasi

Coblong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang terdiri dari enam kelurahan. Hari ini saya sebagai salah satu tim di dalam deputi inovasi strategis KM ITB, didampingi oleh menteri sosial kemasyarakatan berkunjung di daerah Jl. Sangkuriang untuk meninjau lokasi yang sedang dijadikan pilot project ITB-Coblong. Adapun salah satu program dari DP3APM yaitu penyediaan filter air untuk wilayah di kecamatan tersebut. Ada dua filter air yang disediakan namun hanya satu yang baru mulai digunakan. Sama seperti yang saya sampaikan di atas bahwa dinas terkait belanja barangnya dahulu, baru eksekusi mencari pasar sehingga filter air yang satunya menganggur dan masih diusahakan untuk terealisasi. Pun demikian dengan alat pembuat popcorn, belum ada masyarakat yang mau menggunakan alatnya. Kecamatan seakan melempar tanggung jawab ke kelurahan hingga RW yang ujungnya buang-buang waktu. Inilah permasalahan yang sebesarnya menjadi isu dalam kolaborasi ITB-Coblong.

Kampung Pelangi di RT 04 RW 12, Kelurahan Dago

Filter air yang sedang dibangun, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di RT 03 RW 12, Kelurahan Dago

Adapun penggunakan anggaran DP3APM yang saya peroleh dari open data dinas Kota Bandung sebagai berikut:

Pada 18 Mei 2018, stakeholder dari Kecamatan Coblong, Kota Bandung mengundang KM ITB untuk berdiskusi mengenai arah dan solusi yang akan dilakukan kedepannya, termasuk pembentukan tim pemetaan Master Plan Posyantek lima tahun kedepan oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Hasil diskusi tersebut dapat diakses di tautan berikut:

https://drive.google.com/open?id=1fDUB6Z1Ie_hl39lTY7Tpg6Cnf5tsFlTo

Adapun hasil kajian yang dilakukan oleh pihak terkait (Kementerian-kementrian kabinet KM ITB) merumuskan hasil awal seperti gambar di bawah ini 

Tentu keberjalanannya akan dinamis dan bisa berkurang atau bertambah seiring hasil temuan yang lebih urgent untuk diselesaikan, ditambah dengan kemampuan untuk penyerapan anggaran itu sendiri. Harapannya, kolaborasi ini mampu membangun dan meluruskan penggunaan dan penyerapan anggaran agar lebih efektif. Uang rakyat, kembali ke rakyat itu sendiri demi kemakmuran bersama.

Program ini akan menyerap tenaga mahasiswa terutama ITB untuk membantu merealisasikan advokasi dan pelurusan kebijakan dinas terkait. Tentu tidak akan berjalan lancar ketika visi yang akan dicapai berbeda-beda antar individu. Melalui momentum ini, sejatinya pengabdian kepada masyarakat akan lebih sustainable. Tidak berhenti di satu wilayah ini saja, namun dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya.

Kesimpulan
Kolaborasi Coblong-ITB diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahan tidak efisiennya penggunakan anggaran pemerintah, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dinas terkait cenderung menggunakan pendekatan top-down yang berujung pada ping pong kebijakan. Dengan pendekatan bottom-up yang ditawarkan oleh KM ITB, diharapkan keduanya (masyarakat dan pemerintah) akan menemukan efisiensi kebijakan serta program yang berjalan dua arah

Bandung,

29 Mei 2018

Bahan rujukan:

http://ganecapos.com/2018/05/bandrekan-wargi-tapak-awal-kolaborasi-km-itb-dan-masyarakat-coblong/